Archive for March, 2012

Tidak semua klaim yang dikemukakan bank syariah telah sesuai dengan bukti praktek di lapangan. Agar dikatakan layak secara syariah, bank syariah menyatakan dirinya telah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Namun, lain dikata, lain realita, ternyata banyak praktek bank syariah yang bertentangan dengan fatwa DSN MUI.

Untuk membuktikan hal itu, mari kita adakan perbandingan antara fatwa DSN (Dewan syariah Nasional) MUI dengan praktek yang diterapkan di perbankan syariah. Semoga perbandingan ini menjadi masukan positif bagi semua kalangan yang peduli dengan perkembangan perbankan syariah di negeri kita.

Fatwa Pertama: Tentang Murabahah Kontemporer

Akad Murabahah  adalah satu satu produk perbankan syariah yang banyak diminati  masyarakat. Karena akad ini menjadi alternatif mudah dan tepat bagi berbagai pembiayaan atau kredit dalam perbankan konvensional yang tentu sarat dengan riba.

Kebanyakan ulama dan juga berbagai lembaga fikih nasional atau internasional, membolehkan akad murabahah kontemporer. Lembaga fikih nasional DSN (Dewan Syariah Nasional) di bawah MUI, juga membolehkan akad murabahah, sebagaimana dituangkan dalam fatwanya no: 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa DSN ini, menjadi payung dan pedoman bagi perbankan syariah dalam menjalankan akad murabahah. Tapi bagaimana praktek bank syariah terhadap fatwa Murabahah?

DSN pada fatwanya No: 04/DSN-MUI/IV/200, tentang Murabahah menyatakan: “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.” (Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI hal.24)

Komentar:

Bank syariah manakah yang benar-benar menerapkan ketentuan ini, sehingga barang yang diperjual-belikan benar-benar telah dibeli oleh bank?

Pada prakteknya, perbankan syariah, hanya melakukan akad murabahah bila nasabah telah terlebih dahulu melakukan pembelian dan pembayaran sebagian nilai barang (baca: bayar uang muka).

Adakah bank yang berani menuliskan pada laporan keuangannya bahwa ia pernah memiliki aset dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah? Tentu anda mengetahui bahwa perbankan di negeri kita, baik yang berlabel syariah atau tidak, hanyalah berperan sebagai badan intermediasi. Artinya, bank hanya berperan dalam pembiayaan, dan bukan membeli barang, untuk kemudian dijual kembali. Karena secara regulasi dan faktanya, bank tidak dibenarkan untuk melakukan praktek perniagaan praktis. Dengan ketentuan ini, bank tidak mungkin bisa membeli yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. Hasilnya, bank telah melanggar ketentuan DSN MUI di atas.

Fatwa Kedua, Tentang Akad Mudharabah (Bagi Hasil)

Akad Mudharabah adalah akad yang oleh para ulama telah disepakati akan kehalalannya. Karena itu, akad ini dianggap sebagai tulang punggung praktek perbankan syariah. DSN-MUI telah menerbitkan fatwa no: 07/DSN-MUI/IV/2000, yang kemudian menjadi pedoman bagi praktek perbankan syariah. Tapi, lagi-lagi, praktek bank syariah perlu ditinjau ulang.

Pada fatwa dengan nomor tersebut, DSN menyatakan: “LKS (lembaga Keuangan Syariah) sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.” (Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI hal. 43)

Pada ketentuan lainnya, DSN kembali menekankan akan hal ini dengan pernyataan: “Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.” (Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI hal. 45)

Komentar:

Praktek perbankan syariah di lapangan masih jauh dari apa yang di fatwakan oleh DSN. Andai perbankan syariah benar-benar menerapkan ketentuan ini, niscaya masyarakat berbondong-bondong mengajukan pembiayaan dengan skema mudharabah. Dalam waktu singkat pertumbuhan perbankan syariah akan mengungguli perbankan konvensional.

Namun kembali lagi, fakta tidak semanis teori. Perbankan syariah yang ada belum sungguh-sungguh menerapkan fatwa DSN secara utuh. Sehingga pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan modal dari perbankan syariah, masih diwajidkan mengembalikan modal secara utuh, walaupun ia mengalami kerugian usaha. Terlalu banyak cerita dari nasabah mudharabah bank syariah yang mengalami perlakuan ini.

Fatwa Ketiga, Tentang Gadai Emas

Gadai emas merupakan cara investasi yang marak ditawarkan perbankan syariah akhir-akhir ini. Gadai emas mencuat dan diminati banyak orang sejak harga emas terus membumbung tinggi.

Dewan Syariah Nasioanal melalui fatwanya no: 25/DSN-MUI/III/2002 membolehkan praktek ini. Pada fatwa tersebut DSN menyatakan:

Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun (barang gadai) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.” (Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI hal. 154)

Sementara dalam fatwa DSN No: 26/DSN-MUI/III/2002 yang secara khusus menjelaskan aturan gadai emas, dinyatakan: “Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.”

Komentar:

Perbankan syariah manakah yang mengindahkan ketentuan ini? Fakta dilapangan membuktikan bahwa perbankan syariah yang ada, telah memungut biaya administrasi pemeliharan dan penyimpanan barang gadai sebesar persentase tertentu dari nilai piutang.

Jika bank syariah bersedia menerapkan fatwa di atas, tentunya dalam menentukan biaya pemeliharaan emas yang digadaikan, bank akan menentukan berdasarkan harga Safe Deposit Box (SDB). Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa ongkos penyimpanan yang dibabankan nasabah TIDAK sesuai dengan biaya riil yang dibutuhkan untuk standar penyimpanan dan penjagaan bank, atau melebihi nilai harga SDB untuk penyimpanan emas.

 

Ditulis oleh : Dr. Muhamad Arifin Badri
(Pembina Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia)

 

Info Kajian : Seminar Perbankan Syariah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tampaknya mulai melunak terkait kewajiban publikasi jurnal ilmiah sebagai syarat kelulusan S-1, S-2, dan S-3. Ketentuan itu diedarkan melalui surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada 27 Januari. Pro dan kontra datang dari kalangan perguruan tinggi. Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, Senin (27/2/2012), menyiratkan bahwa ketentuan tersebut hanya bersifat dorongan. Nuh mengatakan, surat edaran Ditjen Dikti memang tak memiliki kekuatan hukum.

“Surat edaran Dikti memang tidak ada kekuatan hukum. Tapi kita mendorong ke arah sana,” kata Nuh kepada para wartawan di sela-sela Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK), di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, Bojongsari, Depok, Senin (27/2/2012).

Akan tetapi, menurutnya, aturan itu berbanding lurus dengan upaya memperbanyak produksi jurnal ilmiah. Nuh mengungkapkan, jurnal ilmiah yang dihasilkan mahasiswa saat ini masih sangat rendah dan tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa. Jumlah produksi jurnal ilmiah Indonesia hanya sepertujuh dari jurnal ilmiah yang diterbitkan negara tetangga Malaysia.

Sementara itu, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTN) Idrus Paturusi menjelaskan, MRPTN dan Dirjen Dikti telah menyepakati surat edaran itu hanya sebagai dorongan. Ia mengatakan, karena sifatnya hanya dorongan, maka tidak ada sanksi bagi mahasiswa yang tidak menjalankannya.

Artinya, kata dia, mahasiswa yang bersangkutan tetap bisa lulus meski makalahnya gagal diterbitkan dalam jurnal ilmiah.

“Tidak ada sanksi untuk itu. Hanya mendorong agar mahasiswa membuat makalah dan memasukannya ke jurnal. Baik jurnal internal kampus maupun internasional,” kata Idrus.

Ia menegaskan, surat edaran itu hanya bersifat dorongan untuk membangun kesadaran menulis. Akan tetapi, predikat kelulusan tetap akan berbeda antara mahasiswa yang berhasil dengan mahasiswa yang gagal melakukan publikasi makalah dalam jurnal ilmiah. Gagalnya publikasi makalah dalam jurnal ilmiah akan berpengaruh pada penilaian akhir.

Seperti diberitakan, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemdikbud mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan seluruh mahasiswa (S-1, S-2, dan S-3) melakukan publikasi makalah dalam jurnal ilmiah. Alasan utamanya adalah untuk merangsang budaya analisis dan penulisan ilmiah di lingkungan perguruan tinggi.

 

Sumber : Kompas.com

Bagi penggila buku, khususnya buku yang bernuansakan Islam, jangan lewatkan event pameran buku Islam yang bakal digelar pada 9-18 Maret 2012 mendatang di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selain pameran buku, juga menjadi ajang pertemuan komunitas antar para penulis buku Islam.

Islamic Book Fair (IBF)  yang digelar di Indonesia memang tak setenar Cairo International Book Fair, namun IBF tak kalah spektakulernya dibanding Cairo International Book Fair. Dari sejumlah pameran buku yang digelar di Indonesia, IBF adalah pameran buku terbesar dan terlengkap.

Di even ke-11 pada 9-18 Maret 2012 akan datang, panitia menargetkan 1.850 judul buku baru dan tidak kurang satu juta buku yang akan dipamerkan di ajang yang akan digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta itu. “Kami menargetkan 1.850-2.000 judul buku baru dari berbagai kategori,” kata Ketua Panitia IBF ke-11 Khaeruddin.

Tak sekadar menarik minat pengunjung dalam negeri, pameran buku terbesar dan terlengkap ini juga menyedot perhatian pengunjung luar negeri, khususnya mereka yang berasal dari negeri jiran, seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand dan lainnya. “Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena IBF cukup menarik mereka. Ini menunjukkan bahwa IBF sudah diterima mereka,” tambah Khaeruddin.

Selain karena diskon yang super besar, konsep acara juga menjadi daya tarik pengunjung pameran IBF. Untuk IBF tahun ini, panitia memadukan unsur reliji, wisata, edukasi keluarga. Selama 10 hari penyelengaraan, panitia menyediakan dua panggung acara, yaitu panggung utama dan anggrek ditambah acara kids corner di selasar. “Ada 70-an acara yang akan mengisi IBF, baik dari peserta maupun lembaga lainnya,” ujar Khaeruddin.

Selain acara temu tokoh nasional dan internasional, akan ditampilkan juga launching beberapa produk dan bedah buku terbaru dari masing-masing penerbit. Seperti tahun sebelumnya, di tahun ini panitia masih mempertahankan festival nasyid yang dari tahun ke tahun cukup menyedot banyak pengunjung. “Pra acara dilakukan di sejumlah mall, seperti Mall Ekalokasari Bogor, Depok Town Square, dan Metropolitan Square Tangerang. Finalnya di panggung utama acara IBF ke-11,” kata Khaeruddin.

Yang juga cukup unik dari IBF ke-11 tahun 2012 ini, panitia menggelar Festival Studi Islam dan Matematika Anak Muslim (FESMA). Di even pertama kali ini, panitia bekerjasama dengan majalah Gontor.  Hingga saat ini, IBF telah 10 kali diselenggarakan. Setiap tahun angka pengunjung selalu mengalami peningkatan. Di IBF 2012, panitia menargetkan jumlah pengunjung sebesar 285.000-300.000 pengunjung selama sepuluh hari penyelenggaraan dengan total target transaksi meningatkan 15-20% dari tahun sebelumnya. “Tahun kemarin transaksi senilai 95 M. Target tahun ini insya Allah meningkat 15-20%nya,” pungkas Khaeruddin.

Ketua IKAPI DKI Jakarta HE Afrizal Sinaro mengharapkan, IBF ke-11 yang digelar pada 9 Maret 2012 akan datang, tampil lebih baik dan berkelas sehingga pameran buku Islam ini tak hanya menjadi tuan di rumah sendiri, tapi juga menjadi kiblat masyarakat dunia.

 

Sumber : voa-islam

Lihat : Jadwal Acara Islamic Book Fair 2012

Download : Peta Stand IBF 2012